Pengertian dan Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak Penghasilan Pasal 21 ini tentu sudah tidak asing lagi bagi Anda, karena setiap orang  memiliki WP (wajib pajak). Apalagi bagi Anda yang sudah memiliki NPWP pelaporan setiap tahun sudah menjadi rutinitas tersendiri.

Tetapi tidak banyak orang yang tahu betul mengenai berapa akan tarif sebenarnya dari Pajak Penghasilan PPh 21. Supaya Anda tidak salah hitung yang nantinya akan jadi masalah. Baca artikel ini sampai selesai ya.

Pajak Penghasilan Pasal 21 (Sumber: Freepik.com)

Pengertian Pajak Penghasilan

Pengertian pajak PPh pasal 21 berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji,upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh pribadi subyek pajak dalam negeri.

Penghasilan yang Dikenakan PPh 21

Menurut peraturan Direktorat Jendral Pajak No PER-32/PJ/2015 Penghasilan Kena pajak (PKP) jenis penghasilan yang kena pajak adalah sbb; (PKP) Penghasilan Kena Pajak.

• Penghasilan Pegawai Tetap
• Penghasilan Pegawai Tidak Tetap
• Penghasilan Bagi Bukan Pegawai
• Penghasilan yang dikenakan PPh 21 Final
• Penghasilan lainnnya

Tarif Penghasilan Pasal 21 Tidak Kena Pajak (PTKP) 2020

Meskipun Anda termasuk ke 5 golongan diatas serta memiliki NPWP bisa saja Anda tidak wajib membayar pajak PPh 21, jika Anda termasuk golongan yang disebutkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 mengenai tarif PTKP sbb;

• PTKP untuk WP orang pribadi Rp 54.000.000/pertahun
• PTKP untuk WP orang kawin/ menikah ditambah Rp 4.500.000 jadi totalnya Rp 58.500.000 /pertahun
• PTKP untuk seorang istri yang penghasilannya secara pajak digabung dengan penghasilan suami adalah sebesar Rp 54.000.000
• PTKP untuk tangunggan, tambahan besaran untuk setiap anggota keluarga sedarah,semenda yang berada dalam garis keturuanan lurus serta anak angkat adalah sebesar Rp 4.500.000. Dan maksimal yang ditanggung adalah 3 orang. Dan yang dimaksud keluarga sedarah ialah orang tua kandung, saudara kandung dan anak. Sedangkan yang dimaksud keluarga semenda adalah mertua, anak tiri serta ipar.

Jadi jika penghasilan Anda kurang dari yang dijabarkan diatas meskipun memiliki NPWP. Anda cukup melaporan pelaporan pajak Nihil saja setiap tahunnya, jadi tidak perlu membayar pajak.

Tarif Pajak PPh Pasal 21

Pada pasal 17 Ayat 1 UU PPh, tertulis bahwa tarif pajak pribadi menggunakan tarif progresif. Dan untuk tarifnya sendiri sebagai berikut ;

• Penghasilan Rp0 - Rp 50.000.000 pertahun tarifnya 5%
• Penghasilan Rp50.000.000 - Rp 250.000.000 pertahun tarifnya 15%
• Penghasilan Rp 250.000.000 – Rp 500.000.000 pertahun tarifnya 25%
• Penghasilan di atas Rp 500.000.000 pertahun tarifnya 30%

Sedangkan untuk WP (Wajib Pajak) yang tidak memiliki NPWP dikenakan tarif 20% lebih tinggi dari WP yang memiliki NPWP.

Pemotongan Pajak Penghasilan PPh 21

Kalkulator Laporan Keuangan (Sumber: Pexels.com)

Kewajiban pemotongan PPh pasal 21 dilakukan oleh ;

• Pemberi Kerja (Perusahaan)
• Bendahara dan Pemegang Kas Pemerintah
• Dana Pensiun
• Orang Pribadi Pembayaran Honorarium
• Penyelenggara Kegiatan

Hak dan Kewajiban Pemotong Pajak Penghasilan PPh pasal 21

Berikut ini ada 4 hak dan kewajiban pemotong pajak

• Pemotong pajak berhak untuk melakukan pemotongan PPh 21 sesuai dengan ketentuan tarif yang ada.
• Pemotong pajak wajib membuat atau mencetak bukti potong PPh 21 menggunakan aplikasi E-SPT PPh 21
• Pemotong pajak wajib menyetorkan PPh 21 yang sudah dipotong
• Pemotong pajak memilik hak untuk memperhitungkan kelebihan setoran PPh 21 dalam satu buka takwim yang bersangkutan
• Pemotong pajak berhak memperhitungkan kelebihan setoran pada SPT tahunan dengan PPh 21 yang terutang untuk pada waktu dilakukan perhitungan tahunan jika masih ada sisa kelebihan, maka diperhitungkan untuk bulan-bulan lainnya dalam satu tahun berikutnya.
• Pemotong pajak berhak untuk membetulkan sendiri SPT atas kemauan sendiri dengan menyampaikan pernyataan tertulis dalam jangkan waktu 2 tahun sesudah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau Tahun Pajak, dengan syarat Direktur Jendral Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan.

Kesimpulan

Pajak penghasilan pasal 21 atau yang lebih dikenal dengan PPh 21 ini dikenakan untuk semua warga negara yang memilik penghasilan. Dan untuk perhitungannya sendiri bervariasi tergantung berapa banyak penghasilan yang Anda dapat tiap tahun.

Dan untuk Anda pemotong pajak maka harus bisa menghitung pajak yang harus disetorkan kepada negara. Untuk itu saran saya gunakan saja bantuan software akuntasi untuk mengatasinya. Software akuntansi no 2 di indonesia yang sudah lengkap beserta perhitungan pajaknya yaitu Beeaccounting.

Beeaccounting menyediakan software trial khusus pengguna oertama. Jadi Anda bisa coba-coba terlebih dahulu apakah sesuai dengan kebutuhan. Untuk coba gratisnya silahkan klik disini.

Semoga artikel ini bisa bermanafaat untuk Anda. Terima kasih dan sampai jumpa di artikel-artikel selanjutnya.