Halo semua, kali ini saya akan membahas tentang domestic market obligation (DMO). Ada yang tahu apa itu Domestic Market Obligation adalah? DMO adalah sebuah kebijakan yang mewajibkan badan usaha di bidang pertambangan untuk menyerahkan sebagian hasil tambangnya kepada negara.
Menurut Website Kementerian Keuangan, "Domestic Market Obligation (DMO) adalah kewajiban Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap untuk menyerahkan sebagian minyak dan gas bumi dari bagiannya kepada negara melalui Badan Pelaksana dalam rangka penyediaan minyak dan gas bumi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri yang besarnya diatur di dalam Kontrak Kerja Sama."
Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam, termasuk batu bara, minyak, dan gas bumi. Sumber daya alam tersebut sangat penting bagi perekonomian Indonesia, baik untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun untuk ekspor.
Namun, dalam beberapa tahun terakhir, terjadi peningkatan ekspor komoditas tambang dari Indonesia, sementara kebutuhan dalam negeri akan komoditas tersebut masih belum terpenuhi. Hal ini menimbulkan beberapa permasalahan, seperti:
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO).
DMO, singkatan dari Domestic Market Obligation, merujuk pada kebijakan yang mengharuskan produsen atau badan usaha di sektor pertambangan untuk menyediakan sebagian dari produksi mereka untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri.
Konsep ini lahir dari kebutuhan akan kemandirian ekonomi dan penjaminan pasokan dalam negeri, terutama untuk komoditas tambang yang memiliki dampak signifikan terhadap berbagai sektor industri.
Dalam hal ini, produsen tidak hanya fokus pada ekspor, tetapi juga diwajibkan untuk mengalokasikan sebagian hasil produksi untuk memenuhi permintaan di dalam negeri.
Peran sektor pertambangan dalam perekonomian suatu negara tidak dapat diremehkan. Namun, dalam konteks globalisasi, sering kali terjadi penekanan pada ekspor komoditas tambang untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar.
Baca Juga: Komoditas Adalah: Pengertian, Karakteristik, Jenis dan Contohnya
Hal ini bisa menimbulkan ketergantungan yang berlebihan pada pasar luar negeri dan mengabaikan kebutuhan dalam negeri. Inilah yang melatarbelakangi munculnya konsep DMO.
Dengan mengalokasikan sebagian produksi untuk memenuhi pasar domestik, negara dapat menjaga stabilitas harga, memenuhi kebutuhan industri lokal, dan meningkatkan kemandirian ekonomi.
Implementasi DMO didukung oleh berbagai peraturan dan undang-undang di Indonesia, yang secara keseluruhan bertujuan untuk mengatur dan mengawasi sektor pertambangan agar memberikan dampak positif bagi perekonomian dan keberlanjutan industri. Beberapa peraturan yang berkaitan dengan Domestic Market Obligation antara lain:
Undang-undang dasar ini memberikan dasar hukum bagi negara untuk mengatur sumber daya alam dan pemanfaatannya demi kesejahteraan rakyat.
Undang-undang ini secara khusus mengatur tentang pengelolaan sumber daya minyak dan gas bumi di Indonesia. DMO menjadi bagian penting dalam memastikan kemandirian energi dan pasokan dalam negeri.
Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
Peraturan ini mengatur secara lebih rinci tentang kewajiban pelaku usaha dalam menjalankan Domestic Market Obligation dalam sektor minyak dan gas bumi.
Keputusan ini menjadi panduan teknis dalam pelaksanaan DMO, termasuk mekanisme pengalokasian dan penyaluran hasil produksi.
Baca Juga: GDP Adalah: Pengertian, Jenis, Komponen, dan Cara Menghitung
Para Pekerja Tambang (Foto: Freepik.com)
Implementasi DMO melibatkan beberapa tahap yang melibatkan produsen, Badan Pelaksana DMO, dan pengguna dalam negeri. Secara umum, cara kerja DMO dapat diuraikan sebagai berikut:
Badan usaha yang memiliki izin usaha pertambangan wajib menyerahkan sebagian hasil tambang kepada negara sesuai dengan persentase yang ditetapkan oleh regulasi. Hal ini dilakukan untuk memastikan pasokan dalam negeri terpenuhi.
Badan Pelaksana Domestic Market Obligation bertanggung jawab untuk mengelola alokasi hasil produksi yang diserahkan oleh produsen. Mereka akan mengatur penyaluran bahan baku ini kepada pengguna dalam negeri yang membutuhkannya.
Hasil tambang yang disalurkan oleh Badan Pelaksana DMO akan dialokasikan kepada pengguna dalam negeri sesuai dengan kebutuhan. Pengguna ini bisa berupa industri-industri yang memanfaatkan komoditas tambang sebagai bahan baku produksi.
Berikut adalah beberapa pihak yang dikenai kewajiban DMO:
Pihak-pihak yang berkewajiban memenuhi Domestic Market Obligation (DMO) berdasarkan Pasal 157 hingga 161 PP 96/2020 adalah:
Selain itu, Pasal 162 PP 96/2020 menambahkan bahwa:
Ketiga pihak tersebut memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan batubara dalam negeri sebelum melakukan transaksi komersial lain, seperti ekspor. Untuk mematuhi kewajiban ini, diperlukan kepatuhan terhadap regulasi yang terus berkembang setiap tahunnya.
Mereka juga diwajibkan untuk melaporkan kepatuhan perusahaannya kepada Menteri ESDM Nomor 13.K/HK.021/MEM.B/2022 tentang Pedoman Pengenaan Sanksi Administratif, Pelarangan Penjualan Batubara Ke Luar Negeri dan Pengenaan Denda Serta Dana Kompensasi Pemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri.
Melalui penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahunan (RKAB), sebagaimana diatur dalam Pasal 177 ayat (1) PP 96/2020.
Penerapan Domestic Market Obligation memberikan sejumlah manfaat yang signifikan bagi suatu negara. Beberapa manfaat tersebut adalah:
Ketika produksi komoditas tambang dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, negara dapat memastikan pasokan yang stabil untuk industri-industri yang memanfaatkan bahan baku tersebut.
Ini berarti tidak ada ketidakpastian pasokan yang dapat menghambat pertumbuhan sektor-sektor kunci dalam perekonomian.
Dengan adanya alokasi pasokan untuk pasar dalam negeri, fluktuasi harga komoditas tambang dapat diatasi dengan lebih baik.
Negara memiliki kontrol lebih besar terhadap harga dan tidak terlalu terpengaruh oleh gejolak pasar internasional yang dapat merugikan ekonomi domestik.
Dengan tersedianya pasokan bahan baku yang stabil dan terjangkau, industri dalam negeri dapat lebih bersaing di tingkat lokal maupun internasional.
Keberlanjutan produksi akan memicu inovasi dan investasi dalam industri-industri yang memanfaatkan komoditas tambang sebagai bahan baku utama.
Baca Juga: 4 Strategi Promosi Produk ke Luar Negeri, Solusi Ekspansi Bisnis
Implementasi DMO memiliki dampak yang cukup luas, baik bagi industri maupun bagi konsumen. Dampak-dampak tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut:
Domestic Market Obligation memiliki dampak yang signifikan terhadap industri di Indonesia. Bagi industri yang menggunakan komoditas tambang sebagai bahan baku, DMO dapat membantu menjaga stabilitas harga bahan baku. Hal ini dapat berdampak positif terhadap biaya produksi dan daya saing industri.
Namun, DMO juga dapat menyebabkan kerugian bagi industri, terutama industri yang menjual produknya ke luar negeri. Hal ini karena DMO dapat menyebabkan kenaikan harga jual produk industri, sehingga kurang kompetitif di pasar global.
Domestic Market Obligation juga memiliki dampak terhadap konsumen di Indonesia. Bagi konsumen yang menggunakan produk industri yang menggunakan komoditas tambang sebagai bahan baku, DMO dapat berdampak positif terhadap harga produk.
Hal ini karena DMO dapat membantu menjaga stabilitas harga bahan baku, sehingga dapat menekan biaya produksi industri.
Namun, DMO juga dapat berdampak negatif terhadap konsumen, terutama konsumen yang menggunakan produk industri yang menjual produknya ke luar negeri. Hal ini karena DMO dapat menyebabkan kenaikan harga jual produk industri, sehingga dapat membebani konsumen.
Dalam upaya menjaga kemandirian ekonomi dan keberlanjutan industri, Domestic Market Obligation (DMO) menjadi instrumen penting yang harus diperhatikan. Konsep ini melibatkan kewajiban produsen atau badan usaha pertambangan untuk menyediakan sebagian dari produksinya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.
DMO bukan hanya sekadar aturan, melainkan juga merupakan langkah strategis dalam membangun fondasi ekonomi yang kuat dan berkelanjutan.
Dengan adanya kewajiban ini, negara dapat menjaga stabilitas pasokan dan harga komoditas, serta meningkatkan daya saing industri dalam negeri.
Sejalan dengan peraturan yang ada, implementasi DMO diharapkan dapat membawa dampak positif yang nyata bagi perekonomian Indonesia.
