Bagi sebagian orang, menghitung besaran PPh 21 bisa menjadi tugas yang menakutkan dan membingungkan. Namun, sebenarnya cara menghitung PPh 21 tidaklah sulit.
Dalam artikel ini, kita akan membahas contoh perhitungan PPh 21 menggunakan 3 metode, yaitu nett, gross, dan gross up. Dengan pemahaman yang benar, menghitung PPh 21 akan menjadi tugas yang mudah dilakukan.
Dikutip dari Kemenkeu, PPh 21 atau Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak penghasilan yang dibebankan kepada penerima penghasilan yang bersifat tetap atau tidak tetap. Pajak ini dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh seseorang dari berbagai jenis penghasilan, seperti gaji, tunjangan, bonus, honorarium, komisi, dan penghasilan lainnya.
PPh 21 merupakan pajak final bagi penerima penghasilan, yang berarti bahwa setelah dipotong pajak, penerima penghasilan tidak perlu membayar pajak lagi atas penghasilan tersebut.
PPh 21 merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang penting, yang digunakan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan pemerintah, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan keamanan nasional.
Oleh karena itu, penting bagi setiap penerima penghasilan untuk memahami kewajiban membayar pajak PPh 21 dan memenuhinya dengan tepat waktu.
Peserta wajib pajak PPh 21 adalah karyawan atau pegawai dari suatu perusahaan atau organisasi yang menerima penghasilan dari pemberi penghasilan yang bersifat tetap atau tidak tetap. Jadi, jika Anda bekerja di suatu perusahaan dan menerima gaji atau upah, maka Anda termasuk dalam kategori peserta wajib pajak PPh 21.
Sebagai peserta wajib pajak PPh 21, Anda memiliki kewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan besarnya penghasilan yang diterima. Pajak ini akan dipotong langsung dari gaji atau upah Anda setiap bulannya dan disetor ke kas negara oleh pemberi penghasilan.
Namun, Anda juga memiliki hak untuk memperoleh keringanan pajak atau pengurangan pajak jika memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah, seperti memiliki tanggungan keluarga atau memenuhi persyaratan sebagai pegawai yang bekerja di daerah tertentu.
Untuk menghitung PPh karyawan, terdapat tiga metode yang dapat digunakan, yaitu dengan metode perhitungan pajak penghasilan nett, gross, dan gross up. Sebelum melakukan perhitungan,
Dalam menghitung PPh, terdapat beberapa metode perhitungan yang dapat digunakan.
Metode pertama adalah metode perhitungan pajak penghasilan nett. Metode ini didasarkan pada penghasilan bruto karyawan dikurangi dengan potongan-potongan tertentu yang diatur oleh pihak pajak.
Beberapa potongan yang bisa diperhitungkan dalam metode ini adalah iuran pensiun, biaya jabatan, dan tunjangan keluarga.
Setelah potongan-potongan tersebut dihitung, maka penghasilan netto atau penghasilan yang dikenakan pajak dapat dihitung dengan mengurangi penghasilan bruto dengan total potongan yang sudah dihitung sebelumnya. Setelah itu, pajak yang harus dibayarkan dapat dihitung berdasarkan lapisan tarif PPh 21 yang berlaku.
Metode kedua adalah metode perhitungan pajak penghasilan gross, di mana pajak dihitung berdasarkan penghasilan bruto tanpa potongan apapun.
Metode ini sering digunakan oleh perusahaan dalam memberikan kompensasi kepada karyawan dengan memberikan insentif atau bonus, sehingga perusahaan tidak perlu menghitung potongan seperti biaya jabatan atau iuran pensiun.
Metode ketiga adalah metode perhitungan pajak penghasilan gross up, di mana pajak dihitung berdasarkan penghasilan bruto yang sudah dihitung dengan pajaknya, sehingga pemberi penghasilan harus menambahkan jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh karyawan.
Metode ini sering digunakan oleh perusahaan yang memberikan kompensasi dengan jumlah bruto yang telah disesuaikan dengan jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh karyawan.
Penting untuk memilih metode perhitungan yang tepat dan akurat dalam menghitung PPh karyawan agar karyawan tidak terkena sanksi atau denda dari pihak pajak.
Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 atau PPh 21 adalah persentase tarif pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak atas penghasilan yang diterima dari pemberi penghasilan. Berikut adalah tarif pajak PPh 21 terbaru setelah revisi pada Januari 2022 berdasarkan UU HPP:
Perlu dicatat bahwa tarif pajak dihitung berdasarkan penghasilan tahunan, sehingga Wajib Pajak harus menghitung penghasilan bruto selama satu tahun untuk menentukan tarif pajak yang harus dibayar.
Selain itu, Wajib Pajak juga dapat memperoleh potongan-potongan tertentu, seperti iuran pensiun, biaya jabatan, dan tunjangan keluarga, yang dapat mempengaruhi besarnya tarif pajak yang harus dibayar.
Di paragraf ini, akan dijelaskan contoh perhitungan menggunakan ketiga metode yang telah disebut di atas untuk memperjelas perbedaan antara metode nett, gross, dan gross up.
Seorang karyawan menerima gaji nett sebesar Rp. 12.000.000 per bulan dan memiliki status tidak kawin (TK/0) serta tanpa tanggungan.
Hitung Penghasilan Nett:
Gaji Nett: Rp. 7.000.000
Biaya Jabatan 5% x Gaji: Rp. 350.000
Penghasilan Neto Sebulan: Rp. 6.650.000
x 12 bulan, maka
Penghasilan Neto Setahun: Rp. 79.800.000
Hitung Penghasilan Kena Pajak (PKP):
Penghasilan Neto Setahun – Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) TK/0
Rp. 79.800.000 – Rp. 60.000.000 = Rp. 19.800.000
Hitung PPh 21 Terutang Setahun Pajak:
5% x Rp. 19.800.000 = Rp. 990.000
Hitung PPh 21 Terutang Sebulan:
Rp. 990.000 : 12 = Rp. 82.500
Sehingga, pajak yang harus ditanggung setiap bulannya sebesar Rp. 82.500.
Misalkan gaji bulanan yang ditawarkan oleh perusahaan adalah Rp. 8.500.000 untuk seorang karyawan yang berstatus tidak kawin dan tanpa tanggungan (PTKP TK/0).
Hitung Penghasilan Neto:
Pendapatan Bruto – Biaya Jabatan =
Gaji: Rp. 8.500.000
Biaya Jabatan 5% x Gaji: Rp. 425.000
Penghasilan Neto Sebulan: Rp. 8.075.000
x 12 bulan, maka
Penghasilan Neto Setahun: Rp. 97.500.000
Hitung Penghasilan Kena Pajak (PKP):
Penghasilan Neto Setahun – Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) TK/0
Rp. 97.500.000 – Rp. 60.000.000 = Rp. 37.500.000
Hitung PPh 21 Terutang Setahun Pajak:
5% x Rp. 37.500.000 = Rp. 1.875.000
Hitung PPh 21 Terutang Sebulan:
Rp. 1.875.000 : 12 = Rp. 156.250.
Sehingga, pajak yang harus ditanggung setiap bulannya sebesar Rp. 156.250.
Berikut adalah contoh penghitungan PPh 21 dengan metode Gross Up untuk seorang karyawan dengan gaji bulanan sebesar Rp. 8.000.000, berstatus tidak kawin dan tanpa tanggungan (PTKP TK/0):
Hitung Gaji Pokok Setahun:
12 x Rp. 8.000.000 = Rp. 96.000.000
Hitung Penghasilan Bersih Setahun:
Gaji Pokok Setahun – Biaya Jabatan Setahun =
Rp. 96.000.000 x 5% = Rp. 4.800.000
Penghasilan bersih setahun: Rp. 96.000.000 – Rp. 4.800.000 = Rp. 91.200.000
Hitung Penghasilan Kena Pajak:
Penghasilan Bersih Setahun – PTKP =
Rp. 91.200.000 – Rp. 60.000.000 = Rp. 31.200.000
Perhitungan PPh 21 terutang dalam setahun adalah Rp. 31.200.000 x 5%= Rp. 1.560.000.
Pajak terutang dalam sebulan yang harus dibayarkan adalah sebesar Rp. 1.560.000 / 12 = Rp. 130.000.
Dalam mengelola bisnis, pengelolaan keuangan sangatlah penting untuk dijaga agar terhindar dari risiko-risiko yang merugikan bisnis. Salah satu bagian dari pengelolaan keuangan adalah menghitung PPh 21 karyawan.
Pentingnya menghitung PPh 21 karyawan telah dibahas di artikel ini, yang menekankan bahwa pengusaha harus memahami aturan dan prosedur yang berlaku agar terhindar dari sanksi.
Untuk mengelola keuangan, sebaiknya Anda menggunakan software akuntansi agar proses pencatatan dan pelaporan keuangan lebih mudah dan teratur. Salah satu software akuntansi online yang bisa Anda pilih adalah Beecloud.
Beecloud memberikan kemudahan dalam pengelolaan keuangan bisnis Anda, terutama untuk memudahkan kewajiban Anda dalam pelaporan pajak. Dengan Beecloud, Anda bisa mencatat semua transaksi bisnis secara terperinci dan otomatis terhubung dengan laporan keuangan.
Hal ini memudahkan Anda untuk membuat laporan pajak yang akurat dan tepat waktu tanpa perlu khawatir ketinggalan deadline.
Selain itu, Beecloud juga dilengkapi dengan fitur-fitur lainnya seperti pencatatan inventory, pembuatan faktur, dan pengaturan anggaran. Semua fitur ini dirancang untuk membantu Anda mengelola keuangan bisnis dengan lebih efisien dan efektif.
Coba gratis Beecloud, Klik gambar di bawah