Akuntansi pemerintahan adalah bidang akuntansi yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan publik dan aset negara. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan publik oleh pemerintah.
Oleh karena sifatnya yang unik, akuntansi ini memiliki perbedaan signifikan dengan akuntansi bisnis. Adapun pembahasan lengkap terkait apa itu akuntansi pemerintahan hingga tujuannya di bawah ini. Jadi, yuk baca sampai selesai!
ilustrasi standar akuntansi pemerintahan (Credit: Unsplash)
Akuntansi pemerintahan adalah proses pencatatan, pengukuran, dan pelaporan transaksi keuangan yang terkait dengan operasional pemerintah serta entitas sejenis lainnya, seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau badan layanan umum (BLU).
Mengutip dari buku Akuntansi Pemerintahan (2017) karya Nurmalia Hasanah dan Achmad Fauzi jika pengertian akuntansi pemerintahan adalah sebuah aktivitas pemberian jasa untuk menyediakan informasi keuangan pemerintahan berdasarkan dari pencatatan, pengelompokan, pengikhtisaran transaksi keuangan pemerintahan.
Konsep dari akuntansi pemerintahan dan akuntansi keuangan bisnis tidak jauh berbeda. Namun, yang membedakan adalah jenis informasi yang digunakan dan siapa pihak yang terlibat dalam menggunakan informasi ini.
Tujuan dari akuntansi pemerintah adalah untuk memastikan bahwa dana publik digunakan secara efektif, efisien, dan akuntabel serta memenuhi kebutuhan informasi keuangan pemerintah yang diperlukan oleh para pemangku kepentingan, seperti masyarakat, legislatif, eksekutif, dan auditor.
Akuntansi ini meliputi semua aktivitas dan proses keuangan pemerintah yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengawasan keuangan publik, termasuk penganggaran, pembukuan, pembayaran, pelaporan, pengendalian, dan audit.
Sebagai suatu sistem informasi keuangan, akuntansi pada pemerintahan juga memiliki tujuan untuk memberikan informasi yang akurat, bisa diandalkan, tepat waktu, dan relevan terkait posisi keuangan, kinerja, dan arus kas.
Oleh karena itu, akuntansi ini dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dan pemantauan kinerja pemerintah.
Berdasarkan buku Akuntansi Forensik (2023) karya Rini Sartini alasan mengapa pemerintah membutuhkan informasi akuntansi adalah untuk menentukan besaran pajak yang harus dibayarkan.
Lantas kenapa pemerintah juga perlu mengetahui informasi akuntansi perusahaan juga? Karena pemerintah memerlukan informasi terkait pendapatan sebuah perusahaan untuk menentukan besaran pajak dan kebijakan lain yang terkait.
Alasan lain mengapa akuntansi dibutuhkan pemerintah juga disampaikan dalam jurnal Rencana Anggaran Keuangan Daerah Basis Konsep Peran Akuntansi Sektor Publik (2016) karya Retro Murni Sari, yakni:
Dapat disimpulkan jika pemerintah membutuhkan informasi akuntansi adalah untuk penentuan pajak, pengendalian dan perencanaan, penentuan anggaran, hingga evaluasi dan pelaporan kerja berdasarkan catatan keuangan.
Secara proses akuntansi pemerintahan dan bisnis tidak memiliki perbedaan yang signifikan (Credit: Freepik.com)
Keduanya memiliki perbedaan signifikan dalam hal tujuan, prinsip, dan praktik akuntansi yang diterapkan.
Akuntansi pemerintahan memiliki tujuan untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan publik serta aset negara kepada masyarakat dan pemangku kepentingan. Dalam jenis akuntansi ini, kepentingan publik adalah yang terpenting.
Oleh karena itu, laporan keuangan harus memberikan informasi yang jelas dan transparan tentang pengelolaan keuangan publik dan aset negara kepada masyarakat.
Sementara itu, tujuan akuntansi bisnis adalah untuk menghasilkan informasi keuangan yang akurat untuk membantu manajemen dalam pengambilan keputusan bisnis untuk meningkatkan kinerja perusahaan.
Organisasi yang terlibat dalam akuntansi pemerintah adalah pemerintah atau entitas publik yang didanai oleh pemerintah itu sendiri. Sementara itu, organisasi yang terlibat dalam akuntansi bisnis adalah perusahaan swasta atau publik.
Oleh karena sifat organisasi yang berbeda, akuntansi pada pemerintah dan akuntansi bisnis juga memiliki perbedaan dalam hal sumber pendanaan, pengaturan dan pengawasan, serta pelaporan keuangan.
Sumber pendanaan pada akuntansi dalam pemerintah berasal dari pajak, dana publik, dan sumber-sumber pendanaan publik lainnya. Sementara itu, sumber pendanaan pada akuntansi bisnis berasal dari penjualan produk atau jasa, pinjaman, dan investasi.
Oleh karena sumber pendanaan pada akuntansi pemerintah berasal dari pendanaan publik, maka ada tuntutan yang lebih besar terhadap transparansi dan akuntabilitas. Ini pasti membutuhkan adanya pengaturan dan pengawasan yang ketat oleh regulator dan pengawas pemerintah.
Akuntansi pada pemerintahan memiliki pengaturan dan pengawasan yang lebih ketat oleh regulator dan pengawas pemerintah, sedangkan akuntansi bisnis memiliki pengaturan dan pengawasan yang lebih fleksibel dan diatur oleh badan pengatur dan pengawas independen.
Ketika menjalankan fungsi mereka, regulator dan pengawas harus memastikan bahwa penggunaan dana publik terkelola dengan baik. Dalam hal ini, pengawasan terhadap pengelolaan keuangan menjadi sangat penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas.
Baca Juga: Akuntabilitas: Pengertian, Fungsi, Tingkatan, dan Prinsip
Laporan keuangan pada akuntansi pemerintahan lebih fokus pada pengungkapan kegiatan operasional pemerintah dan penggunaan keuangan publik. Sementara itu, laporan keuangan pada akuntansi bisnis lebih fokus pada kegiatan operasional bisnis dan kinerja keuangan.
Dalam akuntansi pada pemerintah, laporan keuangan harus menyajikan informasi yang jelas dan transparan tentang pengelolaan keuangan publik dan aset negara, termasuk anggaran belanja, pendapatan, dan pengeluaran.
Laporan keuangan pada akuntansi bisnis, di sisi lain lebih fokus pada laporan laba rugi, neraca, dan arus kas.
Akuntansi pada pemerintah lebih berorientasi pada basis akrual dan basis kas, sedangkan pada akuntansi bisnis lebih berorientasi pada basis akrual.
Pada basis akrual, transaksi keuangan diakui saat terjadi bukan pada saat uang masuk atau keluar. Ini memungkinkan untuk lebih akurat dalam mengukur kinerja keuangan dan aset organisasi. Sementara basis kas mengakui transaksi keuangan saat uang masuk atau keluar.
Dalam akuntansi pada pemerintah, tujuan utama bukanlah menghasilkan keuntungan, tetapi menyediakan layanan publik yang efektif dan efisien. Sementara itu, dalam akuntansi bisnis tujuan utamanya adalah menghasilkan keuntungan dan meningkatkan nilai perusahaan.
Oleh karena itu, dalam akuntansi bisnis keuntungan merupakan indikator kinerja utama, sedangkan dalam akuntansi pada pemerintahan kinerja diukur berdasarkan efektivitas dan efisiensi untuk menyediakan layanan publik.
Bisa disimpulkan jika, tujuan akuntansi bisnis adalah untuk menghasilkan keuntungan dan mengevaluasi kinerja perusahaan, sedangkan tujuan akuntansi pada pemerintahan adalah untuk mengelola keuangan publik dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
Selain itu, praktik akuntansi yang diterapkan dalam akuntansi pada pemerintahan lebih kompleks dan terkait dengan regulasi, seperti standar akuntansi pemerintah, sedangkan praktik akuntansi bisnis lebih fleksibel dan terkadang didasarkan pada kebijakan perusahaan.
Oleh karena itu, penting bagi akuntan bisnis dan pemerintah untuk memahami perbedaan antara kedua jenis akuntansi ini agar dapat menghasilkan laporan keuangan akurat dan efektif untuk tujuan yang dituju.
Ilustrasi nuansa kantor pemerintahan (Credit; Freepik.com)
Mengutip dari Salinan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 231/PMK.05/2022 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Pusat, jika standar akuntansi pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyiapkan laporan keuangan pemerintahan.
SAP ini digunakan berbasis akrual, berikut penjelasannya:
Pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dana diakui berdasarkan akrual, tanpa memperhatikan saat kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan Aset tetap, konstruksi dalam pengerjaan, dan investasi diakui berdasarkan kriteria tertentu.
Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LSAL), Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional (LO), dan Laporan Perubahan Ekuitas disusun dengan basis akrual.
Penerapan SAP Berbasis Akrual dilakukan secara bertahap sesuai dengan regulasi dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri.
Dibutuhkan jurnal korolari untuk memastikan bahwa transaksi yang melibatkan akun selain kas tetap dapat disajikan dalam neraca.
Dengan adopsi SAP Berbasis Akrual, pemerintah berusaha menyajikan informasi keuangan yang lebih komprehensif dan transparan untuk mendukung pengelolaan keuangan yang lebih baik.
Baca Juga: Pengertian Standar Akuntansi Pemerintahan yang Digunakan
Mengutip dari PPM School of Management ada 4 prinsip-prinsip akuntansi pemerintahan, yakni:
Pertama adalah transparansi, yakni akuntansi ini menuntut agar semua transaksi keuangan pemerintah dicatat dengan jelas dan dapat diakses oleh publik.
Dengan tujuan menciptakan rasa percaya dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik. Dengan transparansi, masyarakat dapat memahami dan memverifikasi bagaimana dana publik digunakan oleh pemerintah.
Berikutnya adalah akurasi menekankan pentingnya data keuangan yang akurat dalam pencatatan dan pelaporan.
Prinsip ini diterapkan untuk mencegah kesalahan dalam pelaporan yang dapat mengganggu kebijakan fiskal dan merugikan masyarakat. Akurasi data menjadi kunci untuk pengambilan keputusan yang baik.
Selanjutnya adalah prinsip konsistensi menekankan pentingnya menggunakan metode pencatatan dan pelaporan yang konsisten dari tahun ke tahun.
Tujuannya adalah untuk memudahkan perbandingan tahun ke tahun, memungkinkan evaluasi yang lebih baik terhadap kinerja pemerintah, dan memberikan stabilitas dalam pelaporan keuangan.
Terakhir adalah prinsip akuntabilitas menyatakan bahwa pemerintah harus bertanggung jawab atas setiap dana publik yang digunakan.
Prinsip ini dikerjakan dengan harapan untuk menciptakan kontrol yang ketat dalam pengelolaan keuangan pemerintah. Pemerintah harus dapat menjelaskan dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana publik kepada publik dan pemangku kepentingan lainnya.
Secara prosesnya, siklus akuntansi pemerintahan dan akuntansi bisnis tidak jauh berbeda. Semua diawali dengan pencatatan hingga pelaporan.
Mengutip dari pendahuluan Berita Acara Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia. Berikut ini tahapan siklus akuntansi pemerintahan dan penjelasannya:
Siklus dimulai dengan pencatatan dokumen anggaran, yang mencakup rencana penggunaan dana publik untuk periode tertentu. Anggaran tersebut menjadi dasar untuk mengarahkan transaksi keuangan selama periode tersebut.
Dilanjutkan dengan pencatatan saldo awal, dokumen saldo awal mencakup catatan mengenai posisi keuangan awal pada periode tersebut. Ini mencakup aset, kewajiban, dan ekuitas pada awal periode yang bersangkutan.
Proses berlanjut dengan pencatatan dokumen penerimaan, yang mencatat semua pendapatan atau penerimaan dana publik yang diterima oleh pemerintah selama periode tersebut.
Pencatatan terakhir adalah dokumen pengeluaran, dimana petugas perlu mencatat semua pengeluaran atau pembayaran yang dilakukan oleh pemerintah selama periode tersebut. Ini mencakup berbagai kegiatan dan program yang dijalankan oleh pemerintah.
Setelah pencatatan dokumen penerimaan dan pengeluaran, transaksi tersebut diposting ke dalam buku besar. Posting ini mencatat secara rinci setiap transaksi ke dalam akun yang relevan.
Pada akuntansi pemerintahan, tidak ada Laporan Laba Rugi dan Laporan Laba Ditahan seperti pada perusahaan. Sebagai gantinya, disusun Laporan Operasional yang mirip dengan Laporan Laba Rugi. Laporan ini mencakup informasi mengenai pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang terjadi selama periode tertentu.
Selain Laporan Operasional, disusun pula Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca. Laporan Perubahan Ekuitas mencakup perubahan dalam posisi ekuitas pemerintah, sementara Neraca memberikan gambaran tentang posisi keuangan pada akhir periode.
Pada akhir periode, dilakukan penyesuaian jika diperlukan untuk memastikan bahwa laporan keuangan mencerminkan dengan tepat posisi keuangan dan kinerja pemerintah selama periode tersebut.
Proses ini menciptakan dasar informasi keuangan yang akurat dan transparan untuk membantu pengambilan keputusan dan memenuhi persyaratan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik.
Gambaran paling umum untuk contoh akuntansi pemerintahan adalah pada proses penerimaan pajak, dimana alur prosesnya akan digambarkan menjadi 3 tahapan berikut ini:
Dalam rangka meningkatkan pengelolaan keuangan publik yang efisien, akuntansi ini menjadi sangat penting. Mengikuti prinsip dan standar akuntansi yang tepat, berarti pemerintah dapat memastikan bahwa anggaran publik digunakan dengan bijaksana.
Jadi, akuntansi pemerintahan ini berperan penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat pada pemerintah serta memastikan bahwa layanan publik yang berkualitas dapat diberikan secara efektif dan efisien.
Dalam praktiknya saat ini masih banyak pebisnis yang belum memiliki laporan keuangan atau memiliki laporan keuangan namun masih dilakukan secara sederhana dan manual. Untuk membantu memudahkan saat membuat laporan keuangan yang akurat, software akuntansi bisa menjadi alternatif pilihan untuk Anda.
Software akuntansi online Beecloud merupakan software akuntansi berbasis cloud dilengkapi dengan ratusan variasi laporan keuangan yang tersaji cepat dan akurat. Laporan neraca, laba rugi, kas/bank, stok, piutang semuanya tercatat dan memudahkan manajemen dalam pengambilan keputusan.
Beecloud juga bisa diakses dari perangkat apapun (smartphone, tablet, dan laptop) kapanpun di manapun. Coba gratis Beecloud dengan klik gambar di atas!
